HARIANHALMAHERA.COM–Langkah PDAM Ternate untuk memutuskan pelayanan air bersih di sejumlah instansi di lingkup Pemkot termasuk di Kantor Wali Kota ternyata dilatarbelakangi banyaknya tunggakan rekening air yang belum dibayar.
Dari laporan PDAM ke Komisi II DPRD Kota Ternate yang kemarin turun berkunjung ke salah satu BUMD milik Pemkot itu, menyebutkan total tunggalkan rekening air baik Pemkot sudah mencapai angka Rp 4 miliar lebih. Jumlah ini sudah termasuk tunggakan pelanggan rumah tangga maupun swasta,
Ketua Komisi II Mubin A Wahid mengungkapkan, berdasarkan laporan PDAM, ada pelanggan yang menunggak 3-5 tahun. Bahkan ada yang mencapai hingga puluhan juta. “Jadi PDAM sudah mengambil sikap menurunkan petugas untuk melakukan pemutusan,” katanya
Untuk instansi pemerintah, tercatat ada 20 instansi yang menunggak dengan senilai Rp 1.177.326.500. Begitu juga dengan pelanggan rumah tangga. Bahkan, dalam laporan PDAM, tunggakan pelanggan rumah tangga justeru lebih besar yakni Rp 3 Miliar lebih.
Angka ini berasal dari 151 pelanggan di Kelurahan Sangaji Utara lingkungan Ake Gaale dengan total tunggakan 2 Miliar lebih, dan 1 Miliar lebih adalah tunggakan sebagian pelanggan di Kelurahan Dufa-dufa “Kalau diakumulasikan totalnya mencapai Rp 4 miliar lebih,” sebutnya.
Khusus untuk intansi pemerintah, Dewan juga sempat meminta pihak PDAM untuk meyambung kembali pemutusan layanan air bersih, termasuk di eks eks kantor Walikota. Hanya saja, ditolak PDAM dengan alasan tunggakannya sudah menumpuk bertahun-tahun.
Dia sendiri sangat menyesalkan besaranya tunggakan rekening air itu, terutama intansi pemerintah yang mestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
Dia berharap, ada upaya dari pemkot dengan membangun komuniksi dengan masyarakat yang masih menunggak rekening air. Sebab, hal ini juga menyangkut dengan kelangsungan kinerja PDAM. “Demikian juga dengan SKPD yang masih secepatnya menyelesaikan tunggakan tersebut, sehingga pelayanan juga tidak terganggu,” tukasnya. (tr4/pur)
