HARIANHALMAHERA.COM–DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) rupanya belum satu suara terkait kelanjutan Perusahaan Daerah (Perusda) PT Kie Raha Mandiri (KRM).
Jika komisi II Dewan Provinsi (Deprov) dan Sekprov Samsuddin A Kadir bersepakat agar jajaran direksi PT KRM direshuffle dan status Perusda diubah ke Perseroran, tidak demikian dengan Wakil ketua Deprov Sahril Taher.
Politisi Gerindra yang baru saja dilantik sebagai Wakil Ketua Deprov menggantikan Wahda Z imam itu justeru meminta agar PT KRM segera di likuidasi karena setiap tahun merugikan keuangan daerah.
“Perusda itu sudah merugikan daerah puluhan miliar, dan mereka tidak bisa laporkan pertanggung jawabkan, Jadi tidak perlu harus merubah regulasi, hilangkan saja, agar dana tersebut bisa di peruntukan untuk hal hal yang lebih penting,” tegasnya kemarin (21/11).
Selain dibubarkan, dana penyerataan modal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan jajaran Direksi PT KRM juga harus di audit. “Anggaran itu mereka pakai buat apa, ini tugas inspektorat untuk menelusuri jangan jangan anggaran tersebut tidak di pergunakan,” tukasnya.(lfa/pur)
