HARIANHALMAHERA.COM–Perangkat pemerintah Desa se-Kabupaten Halmahera Utara kembali dibuat jadi ‘kurus’ lantaran porsi anggaran ‘makan’ yang masuk ke kas Desa mereka berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2022 ini dikabarkan terjadi pengurangan sebanyak 10 persen. Penurunan anggaran ini menyusul diterapkan kebijakan refocusing untuk penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah.
Pemangkasan anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Halut, Frans Manery dalam rapat koordinasi (Rakor) Pemkab Halut dengan 196 Desa se-Halut yang berlangsung, senin (21/3) di hotel Grendland Tobelo.
Bupati Halut pun menegaskan pada seluruh para Kepala Desa (Kades) bahwa meski tahun 2022 ini ADD dan DD telah turun tetapi wajib menggunakan perencanaan yang bersinergi dengan program Pemda Halut dan tidak beranggapan tanggungjawab pembangunan daerah hanya ada pada Bupati dan Wakil, tetapi Kades juga dituntut bertanggung jawab atas prospek pembangunan di Halut melalui Desa.
“Prinsipnya prospek pembangunan di Desa sinergis dengan program Pemkab Halut. Dan saya akan turun evaluasi itu, saya berharap para Kades perhatian soal kebersihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kades merupakan pejabat Desa yang mempunyai wewenang penting di Desa untuk bisa majukan Desanya,”katanya.
Sementara soal pengurangan ADD dan DD Halut tahun 2022 ini menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halut, Wenas Rompis bahwa bukan pertama kali tetapi sudah yang ketiga kali, dimana pada tahun 2022 lalu pemerintah telah alokasi dana tersebut sebesar Rp. 55 miliar, namun pada tahun 2021 turun menjadi Rp.53 miliar lebih dan berlanjut pada tahun 2022 hingga tersisa sebesar Rp.52 miliar.
“Turunnya anggaran sebesar 10%, karena di refocusing, namun untuk saat ini anggaran ADD dan DD sudah tersedia sehingga diminta pada para Kades agar segera mempersiapkan persyaratan pencairan,”ungkapnya.(dit)
