HARIANHALMAHERA.COM– tahapan kampanye pemilu serentak 2024 saat ini sudah berjalan, para lembaga pengawas pemilu pun secara intens awasi di lapangan. Seperti yang dilakukan Bawaslu Halmahera Tengah (Halteng) yang tak hanya focus kawal pesta demokrasi tersebut tetapi juga perkuat anggota Panwaslu Kecamatan hingga Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Halteng dengan berbagai bekal regulasi pengawasan.
Kali ini Bawaslu Halteng menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait pengawasan tahapan masa kampanye pemilu 2024 terhadap Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Kegiatan yang berlangsung, kamis (28/12) itu dihadiri Koordiv P3S Bawaslu Halteng, Munawar Wahid.
Koordiv P3S Bawaslu Halteng, Munawar Wahid, pun mengatakan bahwa setiap semangat yang dilakukan adalah peradaban yang tidak sekedar mengawasi, mengawal dan menuntaskan, pemilu yang bermartabat, bahkan lewat pesan-pesan moral dari seluruh Panwaslu dan PKD juga bukan sekedar memilih dan dipili, tapi bicara soal keadilan.
“Tentu semua kembali kepada kita sebagai penyelenggara pemilu, melalui kita semua bisa tersampaikan kepada peserta pemilu dan seluruh masyarakat. Rapat koordinasi ini dalam rangka persiapan seluruh infrastruktur Panwaslu tingkat Kecamatan, dalam menghadapi momentum pemilu serentak tahun 2024 mendatang,”katanya.
Rakor ini juga lanjutnya, sebagai suatu program konsuldasi besar Bawaslu Halteng penguatan kapasitas Panwaslu dan PKD seluruh se-Kabupaten Halteng sehingga itu dalam kegiatan diharapkan ada banyak hal terkait pengawasan yang harus dituntaskan. Sebab, pada tahapan kampanye ini banyak hal yang ditemukan, seperti masih banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) tidak pada tempatnya sesuai zona yang sudah ditentukan.
“Tentu kerja sama seluruh Panwaslu dan PKD sangat dibutuhkan, sebab dalam mengawal kampaye ini butuh kekuatan energi dan stamina yang kuat, sehingga dengan harapan semua orang yang berkepentingan dalam pemilu bersama-sama rakyat, kita turut mengawasi jalannya demokrasi dengan baik,”ujarnya.
Ia menambahkan bahwa harapan kita semua bersama-sama menjaga pemilu selalu damai, aman dan bermartabat.
“Tentunya yang paling sangat diingatkan kepada ASN, perangkat Desa dan BPD agar tidak ada terlibat politik praktis yang nantinya akan membuat pemilu ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,”ungkapnya.
“Pada tahapan kampanye ini Bawaslu sudah ada beberapa temuan pelanggaran. Namun, hanya sebatas hal yang sifatnya Administatif. Misalnya, penempatan APK luar zona, dan sudah kami perintahkan kepada Panwaslu Kecamatan dan PKD agar segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut,”tutupnya.(tr-02)
