HARIANHALMAHERA.COM– Selain soroti sikap Pemkab Halmahera Utara yang plin-plan pembayaran THR PNS, DPRD setempat juga kritisi keputusan pemda tentang penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Sebab, kebijakan tersebut dianggap membawa malapetaka lantaran dilakukan ditengah kondisi keuangan daerah yang tidak stabil.
Ketua DPRD Halut, Janlis G. Kitong, pun menilai bahwa pembahasan kebijakan perekrutan P3K-CPNS tersebut besar kemungkinan hanya dilakukan oleh sekelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Halut yang sengaja memperkeruh system pemerintahan dan tidak beritikad untuk memajukan daerah.
Bahkan pembahasan keputusan penerimaan P3K-CPNS oleh pemda ini lanjut politisi Demokrat ini, dicurigai tanpa melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang lebih mengetahui kondisi kas keuangan. Sebab, kuota perekrutannya sangat banyak, dimana untuk P3K dibutuhkan sebanyak 900 lebih, sementara kuota CPNS sebanyak 100 yang tentunya akan berpengaruh pada keuangan daerah kedepannya.
“Kami curiga ada kelompok-kelompok OPD yang melakukan rapat terkait pembahasan keuangan dalam perekrutan P3K dan ASN ini tidak melibatkan Kepala BKAD Halut yang notabenenya lebih mengetahui kondisi keuangan daerah. Kelompok ini adalah orang-orang tidak mencintai daerah ini dan terus merusak pemerintahan dengan menciptakan kebijakan yang selalu berujung masalah,”katanya, Selasa (26/3).
Mestinya pemda menurutnya, berkaca pada rekrutan CPNS-P3K tahun 2023 lalu, yang mana sudah di-SK-kan oleh Bupati Halut akan tetapi gaji mereka sering menunggak, ada pula yang belum terbayar sampai saat ini hingga membuat pemda sendiri kebingunan.
“Pemerintahan Halut saat ini seperti kita menaiki pohon namun hanya terdiam tengah-tengah, mau naik ke puncak tidak bisa karena ada taong (ofu), mau turun juga tidak bisa karena ada ular dibawah, jadi kita tidak arah pemerintahan saat ini,”ujarnya.
“Selama ini DPRD lebih tau anggaran yang masuk ke kas daerah, sementara Pemda sendiri sebagai pengelola keuangan justeru tidak tahu hal itu,”sambungnya.(sal)
