HARIANHALMAHERA.COM– Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku Utara dibawa kendali M. Saleh Talib dianggap oleh Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formatik) Jakarta, lebih cenderung tak beri dampak manfaat untuk daerah. Sebab, dari sejumlah program infrastruktur yang disajikan, ternyata banyak yang berakhir masalah bahkan beberapa pembangunan pun sudah rusak sebelum resmi dinikmati masyarakat.
Formatik Jakarta pun mendesak Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, segera copot M. Saleh Talib dari jabatan kepala BWS Malut, bahkan meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, turut evaluasi kinerja M. Saleh, lantaran dianggap berikan layanan buruk terhadap publik Malut.
Koordinator Formatik Jakarta, Alfian Sangaji, mengatakan bahwa intitusi BWS Malut selama kepemimpinan M. Saleh Talib, terkesan tidak menunjukan dampak manfaat melainkan menyisakan sejumlah persoalan besar, terutama terkait proyek-proyek yang terbengkalai meski dibiayai APBN senilai miliaran rupiah.
“Berdasarkan data yang kami himpin, tercatat banyak proyek yang direalisasi oleh BWS Malut dibawa komando M. Saleh, masih bermasalah. Beberapa proyek pembangunan yang diduga bermasalah tersebut adalah Sabodam di Kelurahan Rua, Kota Ternate, yang menggunakan APBN tahun 2025 sebesar Rp42,3 miliar. Kemudian proyek pembangunan jaringan reservoir untuk mendukung embung reservasi Nakamura di Kabupaten Pulau Morotai senilai Rp23 miliar dari APBN tahun 2023,”katanya, Rabu (3/6).
Selain itu lanjutnya, ada pula proyek pembangunan yang dianggap asal bangun terdapat di Pulau Hiri, Kota Ternate, dimana proyek senilai Rp13,5 miliar yang bersumber dari APBN 2024, itu tidak berkualitas, bahkan proyek bendungan irigasi tahun anggaran 2025 di Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, senilai Rp16,9 miliar pun diduga bermasalah.
“Belum lagi proyek pembangunan bronjong atau gabion untuk penanganan bencana alam di Desa Tougute Ternate, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, diduga kuat menggunakan kayu bakau hasil penebangan liar sebagai bahan penyangga pekerjaan,”ungkapnya.
Sejumlah proyek infrastruktur yang bermasalah itu menurut Alfian, seharunya dibangun penuh kesadaran, sebab pembangunan itu menjadi kebutuhan dasar daerah yang notabenenya untuk masyarakat.
“Kinerja BWS Maluku Utara di bawah kepemimpinan M. Saleh Talib dianggap gagal total dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan, sehingga itu diminta pada Menteri PU hingga BKN untuk copot Kepala BWS sekaligus evaluasi kinerjanya,”tandasnya.
“Selain itu, kami meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera memeriksa M. Saleh Talib terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan berbagai proyek di lingkungan BWS Maluku Utara,”pintanya(red)
