HARIANHALMAHERA.COM–Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) ternyata mendapati langsung fakta di lapangan bagaimana buruknya pelayanan kesehatan di RSUD dr Chasan Bososirie Ternate.
Lewat inspeksi mendadak (sidak) kemarin, orang nomor satu di Malut itu menemukan seorang ibu hamil yang tidak bisa dioperasi karena terkendala biaya oprasional. Melihat nasib yang dialami pasien berinisial NA (34) itu, AGK pun naik pitam.
Tanpa tunggu lama, dia memerintahkan dokter untuk segera melakukan operasi sedangkan seluruh biaya operasi ditanggung pemerintah. “saya ada marah dokter kanapa samapai begitu karena itu saya minta langsung operasi nanti saya tanggung jawab” tegasnya.
AGK menegaskan dengan program tiga Kartu sakti yang dinamakan kartu Maluku Utara (Kamu) yakni kamu sehat, kamu cerdas dan kamu tumbuh, khusus katur sehat pelayanan kesehatan di kelas III di RSUD CB harus gratis.
Dia mengatakan, mengingat RRSUD CB sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BULD), maka diharapkan jangan sampai ada kemahalan biaya kesehatan terutama kelas III. “Harus gratis,” tegasnya.
Pemrov mengupayakan penganggaran untuk BPJS kesehatan harus di prioritaskan tinggi di tahun 2020. Untuk mencari tau itu makanya dirinya langsung mengecek ke RUSD CB di ruang kelas III untuk melihat perkembangan. “Ternyata Alhamdulillah semua BPJS sehingga hampir semua gratis,” katanya.
Hanya saja, Ia menemukan seorang ibu yang mengandung di luar kandungan sehingga harus operasi namun tidak memiliki BPJS sehingga tidak mampu membiayai dana operasi.
Gubernur dua priode ini menegaskan, kalau memang untuk mempercepat pengobatan kemudian tidak ada dana harus sampaikan dikomunikasi ke pemerintah sehingga bisa ditangani.
Sebab, sejak awal dia sudah tegaskan bahwa namanya pendidikan dan kesehatan jangan di persulit apalagi dibagian kebidanan. sebab keinginannya agar semua ibu yang melahirkan ditangani secara baik agar ibu mendapat keselamatan.
“Pokoknya saya tegaskan jangan sampai ada yang sakit kemudian keluar dari rumah sakit tidak bisa karena tidak bayar kasi tau biar tong tangani itu torang punya tanggungjawab” akunya.
Keinginannya agar pelayanan kesehatan di kelas III harus gratis lantaran selama ini terdapat keluhan dari masyarakat masih terdapat pungutan sekalipun menggunakan BPJS. “Saya minta masyarakat melaporkan jika petugas kesehatan yang masih melakukan pungutan,” tegasnya.(lfa/pur).
