HARIANHALMAHERA.COM–Kepala Inspektorat Halut, Tonny Kapauw kembali angkat suara terkait dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Soma, Kecamatan Malifut. Dia menegaskan, sudah membentuk tim untuk mengkaji bukti-bukti yang baru dimasukan.
“Karena kemarin dokumennya kurang, kami langsung menyurat ke DPMD. Saat ini kami sudah ada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) juga LPJ (Laporan Pertangungjawaban). Itupun masih dokumen yang belum diserahkan,” Jelas, Tonny, saat dikonfirmasi Senin (30/8).
BACA JUGA : DPMD dan Inspektorat Digeruduk Masyarakat Desa Soma
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Wenas Rompis mengaku, soal menindaklanjuti kasus dugaan penyalahgunaan anggaran di desa adalah tugas Inspektorat.
“Aksi kemarin memang tujuannya ke Inspektorat atas penanganan masalah yang diduga lambat. Namun, hasil hering kemarin, Inspektorat dalam waktu dekat ini sudah menindaklanjuti,” kata Wenas, saat ditemui siang tadi.
Sebelumnya, masyarakat Desa Soma melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Halut. Mereka menyebut dugaan penyalahgunaan anggaran sudah dilaporkan 7 bulan lalu dan sampai saat ini tidak diseriusi pemerintah. Mereka pun mendesak Inspektorat segera melakukan audit.
Sebagaimana kata Ikram Nur sebagai anggota BPD Desa Soma. Dia menyebut pada 2020 tepat di November, masyarakat Desa Soma telah memasukan laporan ke Inspektorat, namun laporan sudah tujuh bulan tidak ditindaklanjuti.
“Kami menunggu audit selama tujuh bulan, tetapi hasilnya belum ada sampai saat ini. Kami juga sudah memasukan bukti-bukti terkait penggelapan dana oleh pemdes. Banyak pembangunan yang tidak sesuai, pembayaran gaji PAUD dalam Dana Desa juga tidak tahu kemana,” tuturnya, saat hearing dengan Inspektorat dan DPMD.(cw/san/fir)
