HARIANHALMAHERA.COM– sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Halmahera Utara (Halut) yang sempat dipisahkan di era pemerintahan Mantap (Frans-Muchlis), dipastikan akan di merger (gabung), bahkan beberapa dinas diibaratkan Cinta Lama Bersinar Kembali (CLBK), yaitu Dinas Koperasi bakal kembali lagi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Rencana perampingan sekaligus penambahan OPD di Pemda Halut itu, menyusul pada Senin (14/4), DPRD Halut melalui Bappin Perda dan Pemda Halut telah membahas regulasinya berupa rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perampingan OPD dan penambangan satu OPD.
Dalam rapat tersebut terungkap beberapa OPD yang dimarger, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), yang akan bergabung bersama Dinas Pendidikan, kemudian Balitbang dengan Bappeda, sementara Dinas Koperasi akan kembali ke Perindagkop. Selanjutnya, Dinas Sosial (Dinsos) akan gabung dengan Disnakertrans, Dinas Ketahanan Pangan gabung dengan Dinas Pertanian dan Dinas Digital dan Statistik gabung kembali ke Dinas Kominfo dan Persendian.
Ketua Komisi III DPRD Halut, Janlis G. Kitong, pun membenarkan adanya pembahasan OPD tersebut. Kepada awak media, politisi Demokrat ini pun menuturkan bahwa perampingan OPD ini sebelumnya sudah direncanakan pada tahun 2016 lalu, namun tidak berjalan, karena ada kendala yang harus dihadapai, terutama soal penambahan OPD Pendapatan, dimana penambahan OPD ini harus didampingi oleh Kementrian, agar pengelolaan pendapatan harus maksimal dan dari sinilah pengusulan ini ditolak oleh Pemprov Malut.
“Nah di pemerintahan Piet-Kasman ini, telah dilakukan konsultasi soal penambahan OPD Pendapatan dan perampingan beberapa OPD, dan hal ini telah disetujui oleh Pemprov Malut, sehingga Pemda dan DPRD Halut bersepakat membuat Ranperda ini,”katanya.
“Hari ini (Senin,red) kami DPRD bersama Pemda telah membahas dua perda sekaligus, yaitu terkait dengan Ranperda perampingan 5 OPD dan Ranperda Dinas pendapatan yang sudah selesai dibahas,”sambungnya.
Sambil menunggu paripurna lanjutnya, DPRD Halut tentu berharap Bupati menindak lanjuti hasil pembahasan tersebut. “Saya kira di APBD induk, ada dua sampai tiga Perda inisiatif DPRD dan target kami empat sampai lima perda yang dilahirkan pada tahun ini,”ujarnya.
Janlis pun menambahkan bahwa DPRD Halut tentu berharap Pemda dibawa kendali Bupati Dr. Piet Hein Babua dan Wabup Dr. Hi. Kasman Hi Ahmad, lebih baik. “Saya kira kami semua berharap utang-utang sudah mulai dibayar pelan-pelan dan jangan lagi ada utang, karena nantinya APBD tahun 2025 dikunci pada 31 Desember 2025 sudah tidak ada lagi utang. Untuk saat ini diawal tahun semua utang sudah sebesar 18 miliar,”ungkapnya.(sal)
