Enggan Vaksin; Tunjangan ASN Ditahan, Aparat Desa Bisa Dicopot

Program Vaksinasi Baru Capai 9,1 Persen

0
526
HARUS CAPAI: Bupati Halut Ir Frans Manery dalam rapat evaluasi program vaksinasi meminta capaian vaksinasi Oktober harus 50 persen dan Desember 90 persen.(foto: Faisal/Harian Halmahera)

HARIANHALMAHERA.COM–Program vaksinasi covid-19 di Kabupaten Halut, masih sangat rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) yang disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) bersama forkopimda dan camat, baru mencapai angka 9,1 persen dari target.

Angka itu membuat rahang Bupati Halut Ir Frans Manery sedikit mengeras. Dia terlihat kecewa. Karena hampir setahun program vaksinasi berjalan, tapi hasil di lapangan tidak sesuai harapan. Animo masyarakat untuk vaksinasi ternyata sangat kecil.

“Ini harus kerja keras. Saya sangat berharap dalam satu bulan kedepan, vaksinasi harus bisa capai 50 persen dan pada Desember harus bisa mencapai 90 persen,” tegas Frans dalam penyampaiannya yang ditujukan bagi Satgas Covid-19.

Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan agar ASN yang berada di lingkup Pemkab Halut wajib vaksin. Menurutnya ada sekira 4 ribu orang ASN dan semuanya wajib mengikuti vaksinasi. “Jika ASN tidak  mau, maka tunjangannya akan ditahan,” tegasnya.

“Demikian juga perangkat desa wajib mengikuti vaksinasi. Mulai pekan ini perangkat desa dan pegawai kantor Camat sudah harus vaksin. Jika perangkat desa dan kecamatan tidak mau divaksin, maka dicopot saja dari jabatannya,” sambung Frans.

Dikatakan bupati, harusnya dengan keberadaan ASN dan perangkat desa, persentase sudah di atas 10 persen. Ada 196 desa dengan jumlah aparat sekira 7.000 orang, jika ini dilakukan (vaksinasi) capaiannya akan naik. Pemkab Halut juga akan mengecek masyarakat yang menerima BLT, BST, dan PKH. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut wajib mengikuti vaksinasi, jika yang tidak mengikuti vaksinasi maka bantuannya akan ditahan dan tidak diberikan.

“Saya sudah mengecek di Dinsos terkait dengan penerima bantuan, mereka ini juga harus wajib mengikuti vaksinasi. Jika ada yang tidak mau ikut, maka bantuannya akan ditahan. Minimal mereka harus mengikuti di tahap pertama,” ujarnya.

Bupati pun berharap para pimpinan kecamatan berkoordinasi dengan para kepala desa (kades) dan melibatkan TNI-Polri untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut aman, sehingga tidak ada lagi rasa ketakutan yang berlebihan.

“Harus banyak sosialisasi kepada masyarakat. Karena sesuai informasi masih banyak yang terpengaruh dengan berita bohong yang kemudian mengakibatkan minimnya animo untuk mengikuti vaksinasi. Setiap pimpinan kecamatan dan kades harus proaktif. Saya inginkan ada laporan progress vaksinasi setiap bulannya,” ujarnya.

Frans juga mengingatkan seluruh ASN dan perangkat desa, agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat dengan mengikuti vaksinasi. “Saya berharap agar ASN dan Perangkat Desa dapat menjadi contoh yang baik, sehingga antusias masyarakat meningkat untuk mengikuti vaksinasi. Saya harapkan pada pertemuan selanjutnya sudah ada peningkatan jumlah vaksinasi masyarakat di Halut,” pintanya.

Sementara Kapolres Halut AKBP Tri Okta Hendri Yanto mengatakan, semua pihak harus ikut memberikan edukasi positif, sehingga program pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sebagai warga negara harus saling mendukung dalam menyukseskan program ini. “Kami pihak kepolisian dalam menindaklanjuti program ini telah menjadi pioner dan mengajak masyarakat melalui para Bhabinkamtibmas dan Polsek, sehingga masyarakat dapat mengikuti vaksinasi,” tuturnya.

Sementara, Kepala Balitbang sekaligus Koordinator Tim Satgas Covid Halut Albertinus Pasimanyeku, mengatakan dalam perkembangan covid, jumlah pasien positif tersisa 45 orang. “Kita dapat berhasil apabila vaksinasi meningkat. Jadi kalau usaha menyembuhkan tanpa divaksin, maka potensi tertular akan kembali aktif,” katanya.

Disebutkan, dari total sasaran berjumlah 144.612 jiwa, yang sudah divaksin 13.204 dosis. Rinciannya untuk tahap I baru tercapai 9,1 persen dan tahap II baru tercapai 6 persen. “Kami sangat mengharapkan kepada camat agar dapat membantu peningkatan vaksinasi. Untuk saat ini jadwal vaksinasi telah di update, dan hampir setiap kecamatan sudah memiliki jadwal,” terangnya.

Di sisi lain, kurangnya animo ternyata membuat pemerintah kesulitan menyimpan dosis vaksin. Sebagaimana penuturan Kepala DInkes Muhammad Tapi Tapi. Dia mengaku untuk logistik dan dosis vaksin tidak ada masalah. Saat ini yang menjadi kendala yakni, tempat penyimpanan dosis vaksin. “Beberapa Puskesmas tidak memiliki tempat penyimpanan vaksin. Seperti di Kecamatan Loloda dan Kao Barat, dan juga kurangnya roling petugas dari desa ke desa yang belum maksimal,” kata Muhammad.(cw/fir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here