Memahami Kepemimpinan Dalam Pemerintahan

Oleh: Yudhi Hertanto
Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

ESENSI kehidupan sebuah organisasi dalam bentuk apapun, pada setiap tingkatan, menyoal tentang kepemimpinan!

Demokrasi adalah soal tata cara, sementara pemerintahan adalah tentang tata kelola. Di titik tersebut pemimpin menjadi bagian tidak terpisahkan.

Maka kepemimpinan adalah tentang karakteristik yang melingkupi aktor bernama pemimpin. Sementara memerintah merupakan bentuk kerja yang dilakukan. Kegiatan memerintah tidak dilakukan semena-mena, karena pemimpin menjadi pengayom semua pihak.

Dengan demikian, pemimpin harus memiliki sifat kearifan dan bijaksana sebagai sifat yang melekat dalam dirinya.

Pemimpin adalah individu yang dilekatkan pada dirinya keistimewaan.

Hak istimewa dari seorang pemimpin, dibangun melalui legitimasi yang didapat untuk menjalankan kekuasaan. Dengan demikian, maka pemimpin jelas harus menjadi keutamaan di dalam dirinya.

Dalam Islam terdapat empat kriteria dasar seorang pemimpin, termasuk diantaranya; (a) Shiddiq, menyatakan kebenaran, dengan berkata dan berbuat benar, (b) Amanah, bisa dipercaya serta bertanggung jawab, (c) Tabligh, mampu menyampaikan bertindak sebagai komunikator handal, dan (d) Fathonah, memiliki kecerdasan untuk mampu merumuskan gagasan besar dan arah tujuan.

Mekanisme kepemimpinan, bukan sekedar kemampuan memainkan aksi simbolik, tetapi juga memiliki konsepsi yang mendasar akan persoalan-persoalan publik yang dipimpin tanpa terkecuali, termasuk mereka yang juga tidak memilihnya.

Meski kepemimpinan bisa dimaknai dalam bentuk kerja kelembagaan, tetapi pada ujung pelatuknya seluruh pertimbangan akan menjadi keputusan individu. Pemimpin melengkapi kepemimpinan dengan para pembantunya, sifatnya memberi masukan sesuai yang dibutuhkan.

Bila kemudian pemimpin hanya mengikuti para penganjur disekelilingnya, model kepemimpinan akan menjadi sangat lemah.

Demokrasi memang berbicara tentang ukuran jumlah, mayoritas atas minoritas dalam konteks suara dukungan, tetapi tidak menghilangkan aspirasi seluruh populasi.

Pemahaman atas ruang publik yang tidak homogen, membuat seorang pemimpin harus mampu melihat heterogenitas sebagai pijakan pengambilan keputusan. Sehingga, kriteria kombinasi antara Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah dikembangkan dalam ruang yang bersesuaian.

Pada kajian kepemimpinan yang merujuk pada berbagai praktik demokrasi, pemimpin adalah paduan dari (a) kecerdasan logika kerangka benar-salah, (b) pemahaman estetika format keindahan-kejelekan, serta (c) konsep etika terkait baik-buruk.

Dengan begitu, hal tersebut menjelaskan analogi kepemimpinan itu sebagai seni sekaligus ilmu pengetahuan. Tentu saja dikarenakan pemimpin, harus mampu menguasai serta mengendalikan lapangan kerja kepemimpinannya.

Dalam menggunakan kerangka analisis hirarki kebutuhan manusia ala Maslow, maka level puncak motivasi yang terkait dengan kepemimpinan, selayaknya ditempatkan pada tingkat tertinggi yakni aktualisasi diri, dengan demikian pemimpin terbebas dari belenggu berbagai motif dasar seperti kebutuhan, termasuk pada persoalan fundamental yakni fisiologis.

Secara kontekstual, hal tersebut bermakna tidak mencari manfaat dengan kekuasaan, melainkan sebaliknya mampu memberi manfaat melalui kekuasaan.

Dengan demikian, pemimpin bukan tentang tampilan yang merakyat saja, tetapi yang lebih mampu dalam mewujudkan kebijakan bagi kepentingan pemilik kekuasaan yakni rakyat itu sendiri.

Maka siapapun pemimpin terpilih nantinya, di pundaknya terletak harapan untuk dapat mengartikulasikan kepentingan publik lebih dari sekedar hasrat pribadi ataupun hajat kelompok semata!(*)