HARIANHALMAHERA.COM–Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara ikut merespon tudingan anggota DPRD dari Dapil 5 (Sula-Taliabu) yang menyebut Pemprov terkesan menganak tirikan Kepulauan Sula (Kepsul).
Tudingan tersebut dilontarkan menyusul tidak diakomodirnya anggaran pembangunan infrastruktur ruas jalan provinsi di Sula di RAPBD 2022. Salah satunya ruas jalan Malbufa-Wai Ina. Jalan yang dibangun dengan anggaran dana pinjaman daerah itu hingga kini belum bisa difungsikan.
Ketua Komisi III , Zulkifli Hi Umar menegaskan, sekalipun tuntas dikerjakan tahun ini, proyek-proyek MY memang belum bisa difungsikan. Proyek itu butuh kelanjutan untuk bisa difungsikan.
Karena itu, dia menilai belum difungsinya jalan yang dibangun dengan dana pinjaman ini bukan hanya terjadi di ruas jalan Malbufa-Wai Ina, tapi juga ruas yang lain seperti Saketa-Dahe Podo, Watuting Ranga-Ranga,
“Kalau mau soroti bukan cuman Sula tetapi keseluruhan kegiatan MY. Contoh ruas jalan Ibu-Kedi, apakah nanti bisa fungsi atau tida. Sorotannya musti begitu,” sindir Zulkifli
Dia pun mengaku, tidak diakomodirnya anggaran kelanjutan proyek MY di APBD memang karena keterbatasan anggaran. Mengingat beban APBD 2022 sudah terlalu banyak salah satunya kewajiban membayar cicilan pinjaman ke PT SMI.
BACA JUGA : Pemprov Dianggap Anak Tirikan Sula
“Torang berharap kedepan pemerintah bisa ada langkah-langkah untuk menaikan pendapatan. Kan dengar-dengar ada pinjaman PEN. Kemudian mungkin bisa siut di anggaran lain untuk bisa didorong kesana,” terangnya.
Sementara kegiatan yang belum selesai diharapkan Desember selesai semua kalau belum ada perpanjangan waktu berapa, tetapi dikenakan denda.
Komisi III berencana melakukan pemantauan pekerjaan Proye MY keseluruhan. “Nanti insya Allah tong turun untuk update setelah ke Sula, kita ke Halsel,” tukasnya.(lfa/pur)
