HARIANHALMAHERA.COM–Sri Haryanti Hatari nampaknya belum layak dipercayakan untuk menakhodai sebuah organisasi perangkat daerah (OPD). Bagaimana tidak. Di setiap instansi yang dia pimpin, selalu saja muncul konflik terutama dengan bawahan.
Sewaktu dipercayakan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman memimpin Badan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kota Ternate 2015 silam, Sri pun terlibat konflik dengan para penyuluh. Dia dianggap tidak adil dalam membagikan uang makan minum (mami) kepada pegawainya.
Konflik yang memicu aksi pemalangan kantor ini pun berujung pada pencopotan dirinya dari kursi kepala BP4K.
Kini, aksi serupa pun terjadi ketika dia dipercayakan Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) memimpun Dinas Pangan Malut. Dimana, aksi penyegelan kantor dilakukan para pegawainya kemarin. Sebuah pamplet bertuliskan ”Kantor ditutup akan dibuka setelah kadis pangan diganti,” pun dipajang di depan pintu
Ramli, salah satu kepala seksie (Kasie) Ketahanan Pangan yang juga koordinator aksi mengatakan, aksi yang dilakukan ini sebagai puncak kekecewaan mereka atas kepemimpinan Sri
Sejak diangkat sebagai pelaksana tugas (plt) hingga didefenetifkan sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pangan akhir 2020, semua kebijakan yang dilakukan Sri tidak pro program baik anggaran dari APBN maupun APBD. “Tidak ada transparansi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan. Beliau juga tidak pernah mengevaluasi program kegiatan di dinas,” katanya.
Tidak hanya itu, Sri juga dianggap tidak bisa kerja sama dengan para anak buahanya terutama Kasie maupun kepala bidang (Kabid). Semua kegiatan diambil alih oleh Sri. “Semua yang dilakukan selama ini hanya sendiri. Tidak melibatkan kami staf,” katanya
Karena itu, seluruh Kasie dan Kabid pun mendukung penuh aksi ini termasuk juga salah seorang kepala balai. “Mereka bertanggungjawab dan mendukung sepenuhnya aksi ini,” terangnya
Ramli juga menuturkan, sejak memimpin Dinas Pangan, Sri juga jarang berkantor. Dia beralasan aktifitas kantor di Ternate hanya dilakukan pada rapat –rapat tertentu. “Ini yang membuat kami kecewa merasa bahwa apa yang dilakukan pimpinan selama ini tidak benar. Bukan saja kami tetapi juga masyarakat,”cecarnya.
Karenanya, dalam aksi itu para PNS yang dipimpin langsung Sekterais Dinas medesak Gubernur untuk segera menggantikan Sri dari jabatan Kadis Pangan. “kami minta kepada bapak gubernur untuk segera mengevaluasi kepala dinas ini dan kalau bisa secepatya diganti. Kalau belum diganti, maka kami tetap palang,”desaknya.
Sri yang dikonfirmasi mengaku, tidak tahu pasti apa yang diinginkan para stafnya. Dia menuding, aksi para PNS ini dipicu oleh belum dibayarkannya tunjangan tambahan penghasilan (TTP).
“Kemarin teman–teman punya TTP mau dibayar karena mau menyambut Ramadan. Saya telepon bendahara agar segera direalisasikan, tapi bendahara hp tidak bisa dijangkau. Sekretaris dinas juga telephone ke saya, bilang bendahara tidak bisa dihubungi,” katanya.
Bahkan ada SPJ yang mau dimasukan ke inspektorat pun tertunda lantaran sang bendahara sulit dihubungi.
“Saya whatsapp di grup, tolong angkat telephone. Dan memang kemarin sekretaris dinas juga sudah hubungi saya, dia mengeluh bendahara kenapa di telephone susah dingkat. saya bilang jangankan ngoni saya juga seperti itu setengah mati”,ungkapnya.
Karena itu dia mengaku tudingan tidak ada taransparansi serta praktik monopoli kegiatan di SKPD oleh dirinya tidaklah benar. “Kalau tidak libatkan staf buktinya mana? Selama ini dilibatkan. Namun mereka ini intinya di TTP yang belum dibayar, yang jelas saya sudah perintahkan bendahara untuk membayar.” tukasnya.(lfa/pur).
