HARIANHALMAHERA.COM– Setelah menemukan masalah besar pada LKPJ Gubernur Malut 2022 yakni adanya perbedaan data keuangan antara Bappeda dan BPKAD yang mana ada selisih anggaran sebesar Rp 3 triliun, DPRD Malut melalui Pansus LKPj 2022 terus dalami kasus tersebut dengan berniat mengundang kedua instansi tersebut untuk sandingkan data.
Wakil ketua Pansus LKPj 2022, Husni Bopeng, mengatakan bahwa tujuan hadirkan Bappeda dan BPKAD Malut tersebut untuk bahas perbedaan data keuangan yang selanjutkan disampaikan kembali ke Pansus agar di telisuri lebih lanjut.
“Kami hadirkan Bappeda dengan BPKAD tujuannya untuk menyanding data,”katanya, selasa (11/4).
Kedua instansi tersebut menurut politisi NasDem, masih saling berargumen seputar perbedaan data keuangan, dimana LKPJ yang diberikan Bappeda ke DPRD lewat Paripurna tersebut disebut bersumber dari data BPKAD akan tetapi BPKAD menyampaikan bahwa data yang diberikan ke Bappeda itu masih on proses alias belum data pasti.
“Prinsipnya kita juga butuh data pasti makanya kita tidak terima kedua data biar aja kedua dinas itu dorang sanding data, samakan data baru dorang bisa masukan kembali, sekali lagi kita butuh data yang pasti bukan data yang berbeda,”tandasnya.
Permintaan data ini lanjut Nini sapaan akrab Husni Bopeng, Pansus berikan waktu paling lambat nanti malam (selasa) sudah ada data pasti.
“Kami menunggu kabar paling lambat besok sore (rabu) sudah ada,”tegasnya.(Ifa)
