HARIANHALMAHERA.COM–Bukan hanya tidak adanya penindakan kepada para pelanggar, implementasi Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 13 tahun 2020 tentang penggunaan masker dan social distancing di tempat-tempat usaha di masa new normal juga ternyata tidak berjalan efektif.
Setidaknya ini ditemukan komisi I DPRD Kota Ternate saat melakukan kunjungan kerja di dilapangan. Hal ini diungkapkan langsung Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailussy usai menggelar rapat dengan komisi I. “Di restoran, kafe, dan di jalan, Perwali itu juga tidak jalan,” kata Muhajirin
Padahal, Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman sebelumnya mengklaim bahwa penerapan Perwali di masa relaksasi di tempat-tempat usaha berjalan efektif.
Muhajirin menganggap Wali Kota lebih mementingkan masalah pendapatan daerah ketimbang keselamatan warga. “Jadi tegas ke orang tidak bisa karena takut orang balik marah. Mereka tidak berkaca DPRD marah-marah Pemkab Halsel itu bagian dari evaluasi ke Pemkot jadi sangat kecil kalau menggunakan Perwali,”tegasnya.
Lanjut politisi PKB ini, Pemkot kelihatan tidak tegas dalam melaksanakan seluruh protokol kesehatan. “Kita heran kenapa hanya perwali yang dibikin, mestinya regulasi diatasnya seperti perpu yang dibuat pemerintah hingga UU karantina, harus diadopsi Pemkot dan di turunkan menjadi Perda, agar dilapangan dalam penanganan covid-19 bisa kuat,” jelasnya
Dia khawatir kasus postifi Covid di Kota Ternate bisa bertambah lebih banyak jika tidak ada ketegasan dari Pemkot. “Penerapan New Normal ya, tapi tidak harus mengambaikan aspek lain maka pemkot lebih tegas,”ujarnya. (tr3/pur)
