Rp 148 Juta Retribusi Pasar Raib

Dekot ‘Hidupkan’ Lagi Pansus Pasar

0
647
ILUSTRASI aktivitas di pasar tradisional higienis Bahari Berkesan, Kota Ternate. (Foto: malutpost.com)

HARIANHALMAHERA.COM— Setelah mati suri pasca dibentuk tahun lalu, Dewan Kota (Dekot) Ternate akan menghidupkan kembali pantia khusus (pansus) Pasar. Langkah ini dilakukan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Ternate.

Dari hasil pemeriksaan LKPD Disperindag tahun 2018, lembaga auditor Negara itu mendapati adanya retribusi pasar yang tidak disetor ke kas daerah (kasada). Nilainya pun cukup besar, yakni Rp 148 juta.

Ketua Dekot Merlisa Marsaoly mengaku, bukan hanya temuan BPK alasan dewan menghidupkan kembali pansus Pasar. Juga karena capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam dua tahun terakhir selalu anjlok. Tidak sebanding dengan objek pembangunan yang sudah tersedia.

“Belum lagi pasar musiman pada Ramadan kemarin,” katanya.

Sebagai pimpinan, dirinya hanya sebatas mengingatkan agar tugas yang belum selesai seperti Pansus Pasar dan zona perdagangan segera dituntaskan karena sudah menjadi tanggungjawab.

“Jadi Pansus menyoroti dua hal, yakni capaian PAD dan temuan BPK yang tidak disetor ke Kasda sebesar Rp 148 juta,” tegasnya.

Merlisa pun memastikan persoalan ini akan diseriusi Pansus Pasar yang akan mulai bekerja pekan ini. Agar tidak lagi mati suri seperti tahun lalu, Merlisa mengaku seluruh personil Pansus Pasar akan dirombak total.

“Mudah-mudahan anggota Pansus Pasar nanti bisa maksimal,” harapnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Dekot Iqbal Ruray menilai hingga memasuki triwulan kedua capaian PAD Ternate belum menyentuh angka 50 persen. Ini bukti ketidakseriusan pemerintah.

“Wali Kota Burhan Abdurahman harus mengevaluasi SKPD pengelola PAD. Salah satunya Disperindag. Sebab, banyak objek PAD yang dikelola Disperindag, harusnya lebih unggul dibanding sektor lain,” tegansya.

Iqbal juga menyinggung naiknya harga tiket yang mempengaruhi tingkat hunian di Ternate. Kerugian PAD yang terjadi secara nasional ini, harusnya  bisa ditutupi dari sektor lain, salah satunya perdagangan.

“Harus diantisipasi bagaimana agar daya beli masyarakat meningkat orang berjualan disitu bagus otomatis PAD meningkat. Ini orang jualan tambah banyak, transaksi semakin banyak, kok PAD makin anjlok,” heran politisi Partai Golkar itu.

Sementara, Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman ketika ditemui, menuturkan akan mengevaluasi dan mempertanyakan kendala anjloknya PAD. “Ini kan sudah enam bulan, nanti kita evaluasi. Mana bergerak, mana yang tidak. Kita carui tahu apa penyebabnya, sehingga ada solusi agar target yang ditetapkan dapat tercapai,” singkatnya.(lfa/pur).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here