HARIANHALMAHERA.COM–DPRD Kota Ternate akhirnya angkat suara soal pemberhentian sementara Abubakar Adam dari jabatan Direktur Utama (Dirut) Perumda Ake Gaale Ternate.
Ketua Dewan Kota (Dekot) Ternate Muhajirin Bailussy menilai keputusan pergantian Dirut oleh Wali Kota M Tauhid Soleman selaku Kuasa Pemilik Modal (KMP) itu terlalu tergesa-gesa.
KPM harus membuat pokok masalah di Perumda, kemudian melihat masalahnya terdiri dari apa saja. Sebab, ada sisi positif yang telah dolakukan Abubakar meski ada pula sisi negatifnya.
“Sebenarnya akar masalahnya yang harus dilihat, bukan karena dasarnya adalah soal pelayanan yang terhenti lalu copot, tapi harus berdasarkan aturan yang ada,” katanya
Muhajirin juga mempertanyakan dasar regulasi pencopotan Abubakar. Sebab, pencopotan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 /2021 tentang Perumda Ake Gaale dan Peraturan Wali (Perwali). “Penting dilihat bahwa pencopotan ini tidak diatur secara rinci dalam Perda,” tegas Muhajirin
Pemkot juga harus menyiapkan bisnis plan-nya, RKP dan SOP Sehingga, alasan dasar pencopotan dengan alasan masalah Perumda Ake Gaale sudah sangat krusial, dalam rangka pelayanan air bersih.
“Wali Kota harus membuat peraturan Perwali atas perhatian Perda itu, supaya jelas mengatur semua hal terkait PAM Ake Gaale itu, sehingga jangan menggunakan alasan karena situasi sudah genting,” ucapnya.
KPM pada perumda Ake Gaale lanjut dia, juga tidak harus semena-mena mengambil orang dari luar untuk mengisi jabatan Dirut. Bisa saja posisi itu diisi sementara oleh Dewas yang juga bagian dari Perumda Ake Gaale.
Dewan lanjut Muhajirin nanti akan mengeluarkan rekomendasi secara internal, melalui rapat konsultasi publik serta melakukan kajian regulasi secara komprehensif, untuk menyoroti kinerja Dirut dan Dewas.
“Kita juga pertanyakan pekerjaan Dewas, apa yang mereka kerjakan di sana, sebab kalau tidak mengerti atau tidak tegas maka kita harus periksa,” tukas Politikus PKB ini.(par/pur)
