Oleh: Karim Suryadi
Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI
REKONSILIASI dan milenial adalah dua dari sekian isu yang menyertai ingar-bingar penyusunan kabinet Jokowi. Entah serius atau sekedar gimik, kedua isu ini terdengar cukup berisik. Bagaimana kedua isu ini harus didudukkan ?
Rekonsiliasi antara pendukung 01 dan 02 tidak relevan dihubungkan dengan penyusunan kabinet. Dari sisi kebijakan pemerintahan, rekonsiliasi cukup diwujudkan dengan menyusun program dan kebijakan yang inklusif, mencakup semua, dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk terlibat tanpa melihat asal-usul dan dukungan politik.
Masyarakat memiliki kearifan sendiri dalam merekatkan dua entitas yang terbelah. Setiap budaya mengandung teknik pemecahan masalah. Karena itu, biarkan rekonsiliasi berjalan dalam koridor budaya, yang dipandu kejujuran dan objektivitas semua pihak. Tentu saja banyak cara dapat ditempuh untuk memajukan rekonsiliasi, namun dua hal perlu dihindari, yakni menggali mayat dalam kubur dan menggores luka yang baru mengering.
Pembentukan pos kementerian dan pejabat yang mengawakinya seperti memilih pesawat dan pilot yang akan mengantarkan pikiran dan visi presiden ke hadapan massa rakyat. Performa mesin dan keamanan penerbangan akan menjadi pertimbangan utama. Demi tujuan ini, maka integritas (bersih dan tak tersentuh hukum), kompetensi (kehandalan menangani urusan yang menjadi kewenangannya), dan akseptabilitas (bukan hanya berterima, tetapi terbebas dari faktor-faktor yang memberatkan) menjadi kriteria utama sang awak.
Bagi menteri yang berasal dari partai politik (parpol), selain kriteria tadi harus ditambah dengan kecukupan deposit politik. Hal terakhir penting untuk melumasi mesin komunikasi politik dengan parlemen atau kelompok kepentingan. Pengisian pos kementerian tidak harus dipaksakan untuk mewadahi kader partai pendukung. Di luar kementerian, masih banyak pos yang bisa digunakan untuk memelihara kohesivitas koalisi.
Akan dicatat sebagai legacy Jokowi, jika dalam penyusunan kabinet lebih menekankan integritas, kompetensi, dan akseptabilitas, ketimbang mengalokasikan jabatan berdasarkan jatah. Meski mustahil luput dari kalkulasi dan lobby politik, penyusunan kabinet sepatutnya didominasi oleh pertimbangan menyangkut kebutuhan menempatkan orang terbaik pada posisi yang tepat.
Seperti isu rekonsiliasi, milenial pun harus direspon dalam cara-cara profesional. Menunjukkan kepekaan terhadap milenial tidak perlu diwujudkan dengan mendudukkan menteri “usia milenial”. Kepekaan terhadap isu milenial (bahkan mungkin lebih muda dari kategori ini) harus diwujudkan dalam bentuk penyediaan program dan peta jalan yang memungkinkan mereka yang kini berusia belasan tahun menjadi warga negara produktif pada 15 atau 20 tahun yang akan datang. Dengan begitu, isu bonus demografi tidak berubah menjadi petaka demografi.
Lebih dari itu, ide pembeliaan kepemimpinan tidak boleh disederhanakan dengan memunculkan pemimpin yang muda dari sisi biologis saja. Tampilnya pemimpin muda itu penting, namun tidak boleh sekedar untuk menciptakan kesan moral semata. Pos kementerian bukan ajang coba-coba atau panggung dramaturgis semata. Karena itu, pembeliaan kepemimpinan harus diwujudkan dalam pembaruan pemikiran, gagasan, dan keberanian mengambil terobosan, bertaruh badan dan menanggung resiko.
Memelihara Momentum
Periode kedua adalah momentum bagi Jokowi untuk mengakselerasi pencapaian target yang kemudian akan menjadi legacy kepemimpinannya. Bila Jokowi mencanangkan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, membuka investasi untuk memperluas lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, dan pemanfaatan APBN secara tepat sasaran, maka kelima program ini harus meninggalkan sesuatu yang terus hidup meski jabatannya sudah berakhir dan menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang.
Inilai saat terbaik bagi Jokowi untuk mewujudkan misi kepemimpinannya. Periode kedua tidak memberinya beban elektoral yang besar, sedikit terbebas dari dilema partisan, dan dibekali pengalaman yang cukup dalam mendiagnosis permasalahan dan menuntaskan persoalan. Kini yang dibutuhkan Jokowi adalah tekad untuk menjadi “burung yang terbang bebas”, alih-alih menjadi “angsa yang malas”.
Performa pemerintahan Jokowi mungkin akan diukur tiap enam atau tiga bulan lewat survey kepuasan publik, namun tidak lagi “dihakimi” di bilik-bilik suara. Untuk memelihara sentimen politik, tindakan prestisius jajaran pemerintahan Jokowi amat dibutuhkan, alih-alih pencitraan yang telanjang. Jangan lupa, pencitraan itu seperti karbohidrat, lebih banyak belum tentu lebih baik.
Kini semua kartu sudah di atas meja. Di tangan presiden terpilih sudah ada format permainan yang akan dijalankan dan susunan pemain yang akan diturunkan. Opsi mana pun yang akan dipilih, pastilah hanya akan menampilkan orang-orang terbaik pada posisi yang tepat. Sebuah opsi yang memungkinkan mesin politik bekerja secara optimal, dan mengirim pesan optimistik kepada generasi pembelajar bahwa seperti halnya Jokowi, setiap orang berkuasa melukis garis takdir politiknya sendiri, dimana prestasi dan integritas (bukan silsilah dan asal-usul yang bersifat primordial) menjadi tintanya. Pesan inilah yang harus jelas terbaca dalam penyusunan kabinet dan promosi jabatan politik lainnya, sebab jika tidak, optimisme yang diembuskan istana hanya akan menjadi ilusi semata.(*)
Sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/kolom/2019/08/13/garis-takdir-politik
