HARIANHALMAHERA.COM–Penulusuran data jumlah produksi sumber daya alam (SDA) khususnya tambang dalam rangka mengetahui jumlah pasti Dana Bagi Hasil (DBD) SDA, tidak hanya dilakukan Pemprov Malut.
Langkah itu juga dilakukan Komisi II DPRD Malut dengan berencana menyambangi Kementrian terkait yang mengawasi data produksi SDA. “Kita harus mengkroscek data itu ke kementrian teknis sebenarnya berapa si produksi sumber daya alam kita terutama untuk komunitas nikel,” ujar Ketua Komisi II, Ishak Naser.
Dari data produksi itu lah, barulah dihitung berapa jumlah DBH SDA yang diterima povinsi Malut kemudian dibagi menurut porsi dimana 16 persen untuk Provinsi, 64 persen Kabupaten/Kota yakni 32 persen Kabupaten penghasil 32 persen supsidi silang untuk kabupaten bukan penghasil atau pemerataan. “Itu yang harus dihitung secara tepat,” katanya
Menurutnya, penetapan hitungan DBH melalui Peraturan Menteri Keuangan ( PMK) dengan Perpres. “Kan harus ada itu nanti kita kroscek dalam PMK dan Perpres apakah terjadi kesalahan perhitungan, kalau terjadi kesalahan kita koreksi dan itu pemerintah wajib karena itu hak daerah tapi semuanya tergantung pada data jadi nanti kita dalami data itu sebaik -baiknya,” pungkasnya.(lfa/pur).
