HARIANHALMAHERA.COM–Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK Perwakilan Malut atas LKPD Pemkot Ternate tahun anggaran 2019, bakal dipertanyakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate.
Ini setelah hasil rapat internal Banggar, menemukan banyak kejanggalan dalam LPP-APBD 2019. Ketua Banggar Ternate, Muhajirin Bailussy usai rapat mengaku, dalam pembahasan daftar infentalirisasi maslah (DIM) LPP-APBD 2019, ada beberapa poin penting yang menjadi temuan banggar yang perlu dikoreksi secara bersama.
Salah satunya adalah dari sisi Pendapatan daerah. Dimana yang di targetkan oleh Pemkot capainya tidak sesuai dengan penetapan target. Bahkan, ada juga terjadi hutang yang biasanya tidak terbayar dari beberapa sektor, seperti pajak restoran dan masih banyak yang perlu diketahui Dewan.
“DPRD sendiri pasti secara detail melihat masalah ini dan akan dibawa dalam rapat konsultasi ke BPK. Untuk mendalami poin yang telah di indentifikasi, kami juga akan tanyakan ke BPK kenapa berikan WTP ke Pemkot tapi faktanya di banyak temuan yang diperoleh Dewan,” ujarnya.
Meski pada dasarnya dewan tidak meragukan pemberian predikat WTP dari BPK, namun yang patut dipertanyakan adalah adanya temuan yang didapati dewan. “Kami ingin tanyakan kenapa WTP tapi realitas dokumen yang di dalami Banggar ada tanda tanya,” pungkasnya. (tr3/pur)
